Tahun ajaran 2019/2020 telah dimulai pada Senin kemarin (15/7), itu artinya hampir semua sekolah di Indonesia tengah sibuk melakukan penyambutan terhadap murid-murid baru, tak terkecuali SMP Gatra Surabaya.

Meskipun begitu, salah satu SMP Swasta di kota Surabaya ini nampaknya nggak akan merasakan kemeriahan seperti sekolah lain karena pada tahun ajaran 2019/2020, SMP Gatra diketahui hanya mendapatkan 2 siswa baru.

Fakta ini sendiri terungkap melalui pernyataan salah satu guru pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Gatra, Eka Vina pada Jumat (5/7).

"Masak hanya dua jari siswa kami," ungkap Vina yang tetap setia duduk di meja piket sekolah, sambil terus berharap masih ada calon siswa baru yang mendaftar di lembaga pendidikan dari Yayasan Trisula tersebut.

Lebih lanjut Vina menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat kepala sekolah dan 11 guru yang ada di Jalan Johor Perak, Kecamatan Pabean Cantkan, Surabaya ini membuat psikologis mereka terpukul dan sedih.

Apalagi selama ini dia hanya mendapat bayaran sebesar Rp 18 ribu per bulan, ditambah dengan bayaran mengajar sebanyak Rp 20 ribu untuk tiap jam.

"Kalau ditanya gaji saya sedih. Saya nangis. Lebih rendah dari tukang becak dan kalah dengan kuli. Tapi saya terpanggil untuk tetap mengajar dan menjadikan anak-anak tumbuh secara terdidik," terangnya lirih.

Meskipun begitu, Vina dan guru-guru di SMP Gatra mengatakan, pihaknya akan tetap mengajar apabila pihak sekolah masih menghendaki dan berharap menerima tunjangan profesi pendidik (TPP), yang akan sulit terpenuhi ketika hanya memiliki dua siswa saja.

Sementara itu, Abdul Aziz Panigoro selaku Kepala SMP Gatra menyebut bahwa kondisi ini terjadi karena desakan demo PPDB zonasi yang membuat Dinas Pendidikan Kota Surabaya memutuskan untuk melakukan penambahan pagu SMP negeri hingga 7 ribu siswa.

Dilansir dari Kompas.com, pagu SMP negeri yang semestinya 18.325 bertambah menjadi 25.233 setelah ada gelombang demo PPDB zonasi.

"Kebijakan ini tidak berpihak kepada SMP swasta. Sepanjang sejarah baru kali Ini sekolah kami hanya mendapat 2 siswa. Apakah akan kami bubarkan, leluhur kami menghendaki layanan pendidikan ini harus tetap ada," ujar Aziz.

Kalau menurut kalian sendiri gimana sob? Apakah kebijakan zonasi harus dihilangkan atau tetap dipertahankan meskipun merugikan sejumlah pihak? (*)

Sumber : HAI-Online.com