Biaya Pemindahan Ibu Kota Dianggap Sedikit

06 May 2019 679 Viewed

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai biaya pemindahan ibu kota yang diproyeksikan Rp466 triliun terhitung murah. Terlebih, pemindahan ibu kota merupakan kepentingan besar Indonesia.

Sugianto mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang berniat memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Ia tak peduli ada banyak suara sumbang mengenai biaya pemindahan ibu kota.

"Anggaran Rp466 triliun ini kecil dibandingkan dengan negara kita, kecil sekali anggaran Rp466 triliun memindahkan suatu ibu kota. Pandangan saya, ini untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya, bukan untuk saat ini aja," kata Sugianto dalam diskusi media di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.

Sugianto menilai ibu kota anyar harus memiliki wilayah seluas 300 ribu hingga 500 ribu hektare. Luas itu jauh lebih besar dari yang direncanakan pemerintah, yakni 40 ribu hektare.

Menurut dia, pemerintah pusat juga harus bisa melihat hingga 50 tahun atau 1 abad ke depan. Sebab, kemungkinan ibu kota baru menjadi padat semakin besar seiring bertambahnya waktu.

"Bahwa lahan itu terus ada untuk dikembangkan, tidak mungkin nanti ada pusat pemerintahan, semua pasti akan terjadi kepadataan penduduk seperti di Jakarta. Ada gula ada semut," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan dibutuhkan biaya Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Biaya tersebut merupakan estimasi jika luas lahan lokasi ibu kota baru mencapai 40 ribu hektare.

Biaya Rp466 triliun tersebut merupakan satu dari dua skenario yang sudah dikaji Bappenas dalam rencana pemindahan ibu kota. Dalam skema pembiayaan pertama tidak ada rightsizing (perampingan) jumlah aparatur sipil negara (ASN).

Skema pembiayaan disiapkan dari empat sumber. Sumber pembiayaan itu ialah dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen.
Kemudian pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Selanjutnya pembiayaan dari Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha (KPBU) juga untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Dan terakhir pembiayaan dari swasta murni. Pembiayaan dari swasta murni ini ditujukan untuk pembangunan terkait properti perumahan dan fasilitas komersial.