Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah saat ini
sedang menyurvei pulau-pulau terpencil yang cocok guna dibangun lembaga
pemasyarakatan (Lapas).

"Kalau tidak salah ada tiga lokasi lagi
yang akan dibangun. Kami juga memikirkan untuk mencari lagi pulau-pulau
terluar, pulau terpencil untuk menjadi bagian dari sistem lapas di
Indonesia. Itu memang sudah kami lakukan dengan beberapa survei," kata
Wiranto di kantor PPAD, Jakarta, Selasa (24/7).

Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu
menyatakan pembentukan Lapas di pulau terpencil sangat dibutuhkan
pemerintah saat ini. Nantinya, ujar Wiranto, sistem di Lapas tersebut
akan dibuat guna mencegah para napi, termasuk napi koruptor leluasa
menikmati dan menyelundupkan fasilitas barang mewah di dalam Lapas.

"Mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan fasilitas bisa
ijin nonton bioskop, ijin nonton teni itu kan enggamungkin. Harus
menyebrang kan! Nah, saya kira itu bagian dari cara kami untuk
menertibkan lapas itu," tutur Wiranto.

Wiranto. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Dia pun menjamin pembangunan Lapas di pulau terpencil itu tak akan
menyulitkan petugas Lapas guna melakukan pengawasan lebih ketat dan
komprehensif layaknya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Walaupun
demikian, rencana pembangunan itu tidak dapat selesai dengan cepat
untuk direalisasikan. Pasalnya, pemerintah memerlukan sebuah proses dan
perencanaan yang matang untuk membangun Lapas-lapas tersebut.

"Kita
pertimbangkan masalah air tawar, masalah komunikasi, masalah
pengawasan, masalah kontrol kan ada. Tidak semudah kita gambarkan, cukup
kompleks, tapi kita usahakan itu bisa kita wujudkan suatu saat,"
janjinya.

Wiranto turut menekankan agar revitalisasi Lapas di
Indonesia ke depannya tak sekadar mengedepankan langkah represif dari
aparat keamanan.

Ia menginkan agar Lapas di seluruh Indonesia tidak mengalami kelebihan kapasitas guna memudahkan pengawasan.

"Sehingga
lapas-lapas yang sekarang over kapasitas, yang kebanyakan dihuni oleh
para petindak kriminal yang kebanyakan berhubungan dengan narkoba, ini
kita kurangi," pungkasnya.

Perihal lapas ini kembali mencuat setelah
operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) atas Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Lapas
tersebut telah digunakan sebagai penjara bagi narapidana korupsi.

Dan,
Wahid kni menjadi tersangka terkait dugaan permintaan atau penerimaan
gratifikasi untuk memberikan fasilitas berlebih pada napi koruptor.

Sementara
itu, soal pembangunan lapas pun sempat mencuat usai kericuhan Napi
Teroris berujung penyanderaan petugas di Rumah Tahanan (Rutan) Markas
Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Mei lalu. Kala itu yang mencuat
adalah gagasan membangun lapas khusus napi kelas berat, terutama napi
teroris.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180725074211-20-316765/pemerintah-siapkan-3-lapas-di-pulau-terpencil-untuk-koruptor