City Radio - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituding tidak mendukung kesejahteraan petani dan nelayan, pasalnya sektor penopang pangan yang memiliki porsi 42 persen dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mendapat alokasi anggaran yang sesuai.

Anggota komisi B DPRD Sumatera Utara, Ikrimah Hamidi mengatakan seharusnya SKPD terkait mendapatkan alokasi anggaran yang lebih, mengingat sektor yang ditangani untuk meningkatkan laju perekonomian Sumut. Ikrimah menyarankan beberapa program yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, seperti membentuk ranperda temtang subsidi hasil pertanian untuk menjaga hasil panen petani agar tidak merugi. Selain itu, pihaknya juga mendorong kebijakan industrilisasi perikanan untuk peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya, dan dapat mengelola hasil tangkapan

Lebih lanjut, Ikrimah mengatakan pihaknya mendesak agar pemerintah mendistribusikan lahan eks PTPN II yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan di sektor pertanian. (Rizky Pradita/Medan)