City Radio - Ditengah rendahnya daya beli masyarakat akibat dampak dari perekonomian yang lesu, pemerintah diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang pro kepada rakyat.

Wakil Ketua Komite 2 DPD RI asal sumut, parlindungan purba mengatakan untuk mempercepat serapan anggaran, presiden kabarnya akan mengeluarkan instruksi presiden terkait percepatan serapan APBN sehingga dapat menunjang perekonomian. Didalam inpres tersebut akan diatur status hukum penggunaan anggaran sehingga dalam pemeriksaannya akan diutamakan ke Badan Pemeriksaan Keuangan. Menurut Parlindungan Purba, selain mempercepat serapan anggaran, pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat dan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru memberatkan rakyat seperti menaikkan TDL, BBM atau lain sebagainya.

Selain itu, Parlindungan Purba juga berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu turun kebawah sehingga kondisi yang terjadi di masayarakat dapat diketahui pasti dan memberikan solusi dengan cepat. (Tri Kurniawan/Medan)