City Radio - Dalam membantu krisis listrik di Sumatera Utara, pemerintah harus mempercepat pembangunan pembangkit listrik pangkalan susu. Sebab pembangkit lainnya seperti di belawan, asahan serta lainnya terancam tidak beroperasi karena ancaman pembatasan penyaluran BBM dari Pertamina.

Pengamat Kelistrikan di Sumatera Utara, Tarmizi mengatakan pemerintah harus mempercepat pengoperasian pembangkit pangkalan susu sebesar 400 mega watt karena pembangkit tersebut menggunakan batu bara sehingga tidak berpengaruh pada ancaman pertamina. Dirinya juga psimis ada solusi lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam membatasi krisis listrik, karena pembangunan Renewebel energy hanyak dapat dilakukan untuk membangun pembangkit kecil yang hanya menerangi sebuah desa, dengan tenaga air, angin ataupun matahari, namun tidak untuk mengoperasikan turbin besar.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara, Abu Bakar Siddiq mengatakan pemerintah, masyarakat serta element lainnya harus bersatu dan menyuarakan krisis listrik sumatera utara ini kepada pemerintah pusat, sehingga krisis listrik di sumut mendapatkan perhatian. PLN sebagai lembaga Negara yang menangani listrik juga harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik. Bahkan menurut Abu Bakar Siddiq,  PLN dapat dijerat ke hukum perdata dan pidana.

Seperti yang diketahui, saat ini bola panas antara PLN dan pertamina masih bergulir. Pertamina mengancam menstop penyaluran solar ke PLN, PLN justru balik mengancam memadamkan listrik sebab  tidak dapat menggerakkan pembangkit. Ujungnya tetaplah masyarakat yang tertindas dan dirugikan. (Tri Kurniawan/Medan)