City Radio - Ratusan warga kabupaten langkat memprotes pembayaran uang ganti rugi lahan pembangunan proyek PLTU PLN GI Binjai - Pangkalan Susu seluas 26 x 70 Kilometer untuk 214 tower listrik di 7 kecamatan di kabupaten Langkat. Para warga ini menuding bahwa terjadi penipuan dan tindak pidana korupsi pada pembebasan lahan warga di 7 kecamatan, yaitu kecamatan brandan barat, pangkalan susu, gebang, babalan, sei lepan, binjai utara, dan stabat.

Koordinator warga sekaligus pemilik lahan, Suhaimi Akbar saat menjumpai wartawan di Medan mengatakan terdapat kecurangan dalam pembayaran pembebasan lahan milik 1162 kepala keluarga yang terkena dampak pembangunan 214 tower listrik. Pihak PLN, Camat, Lurah serta Pemerintah kabupaten langkat dinilai telah melakukan persekongkolan dalam pembebasan lahan. Sesuai dengan Peraturan, seharusnya pembayaran uang ganti rugi dilakukan secara tunai dan 100 persen, namun nyatanya, hanya 60 persen dana yang diterima warga. Menurut suhaimi akbar, akibat pemotongan dana yang illegal ini, para warga dirugikan sekitar 18 miliar Rupiah.

Sementara itu, salah seorang warga lainnya, Masyitha Hasibuan meminta agar pemerintah, kepolisian dan anggota dewan dapat menyelesaikan permasalahan ini dan dapat membayarkan dana penggantian uang ganti rugi seluruhnya. (Tri Kurniawan)